DARI GERAKAN MENUJU KEMANDIRIAN

Dari Nur Ahmad Satria

Lebih baik di bom atom, ketimbang hidup kurang dari 100% merdeka

(Jenderal Soedirman)

Lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar laut dari pada dijajah..

(Bung Hatta)

merah-putihku2Krisis ekonomi dunia termasuk Indonesia, merupakan dampak dari krisis sistem perekonomian dunia. Setelah runtuhnya Rusia sebagai barometer perekonomian sosialis di satu sisi dan gagalnya sistem ekonomi kapitalis pada sisi lain. Sistem kapitalis lebih mementingkan capital dan pemiliknya daripada tenaga kerja. Produktivitas capital lebih dihargai (cost of capital) dibanding produktivitas manusia. Hal ini sangat rentan terhadap konflik kelas, akibat penindasan terhadap tenaga kerja oleh para pemilik capital.

Negara-negara kapitalis selalu menciptakan perebutan pengaruh dan kekuasaan untuk mempertahankan dan mengembangkan capital mereka . Liberalisasi maupun globalisasi sering diidentikkan dengan penanaman nilai-nilai keseluruh dunia . Tujuan ideal dari system ekonomi kapitalis sebenarnya tidak berbeda dengan system ekonomi sosialis, yaitu “keadilan” dan “kemakmuran”. Perbedaan terjadi hanya pada cara pencapaiannya. Menurut system ekonomi sosialis, setiap warga negaranya berhak mendapatkan jatah keperluan pokok , kesehatan, pekerjaan, dan semua pendapatan diterima oleh Negara, untuk digunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat (warga Negara). Dilain pihak menurut sistem kapitalis, keadilan dan kemakmuran sempurna akan tercapai apabila struktur pasar dalam keadaan persaingan sempurna (perfect competition), artinya masing-masing pelaku ekonomi (economic agents) mempunyai kekutan ekonomi yang sama sehingga tidak ada satu kekuatanpun yang lebih kuat dapat mengeksploitasi yang lain. Namun di lain pihak masing-masin pelaku ekonomi berperilaku secara rasional , yaitu selalu ingin memaksimir sesuatu (more better). Setiap firm berusaha mencapai skala ekonomi (economic scale) yang tertinggi, perusahaan tersebut ingin menjadi perusahaan yang dominan (dominan firm). Antara lain melalui penguasaan input tertentu, penguasaan teknologi yang unggul, mengupayakan hak paten, dan lain-lain, sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai posisi monopoli. Dengan posisi tersebut perusahaan tersebut bisa menjadi penentu harga (price leader). Perilaku semacam itulah yang menyebabkan struktur pasar persaingan sempurna tidak akan pernah tercapai.

Indonesia merupakan Negara yang secara normative, sistem perekonomian bersifat etatisme, namun secara positif justru semakin mengarah kepada kapitalisme melalui privatisasi dan liberalisasi perdagangan. Penerapan sIstem ekonomi yang tidak konsisten tersebut, jika tidak dikontrol dengan baik akan berdampak pada penerapan segi-segi negative dari system ekonomi sosialis maupun kapitalis, di mana hanya akan menciptakan instabilitas dan memperparah tingkat kesenjangan ekonomi, dimana si kaya Semakin kaya dan simiskin semakin miskin

Keberhasilan dalam menerapkan sistem sosialis akan menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh , sedangkan kegagalan dalan menerapkan sistem sosialis akan mengakibatkan kemiskinan absolut. Kegagalan dalam menerapkan sistem kapitalis akan mengakibatkan kemiskinan relative yang memperlebar kesenjangan si kaya dengan si miskin. Dengan demikian diperlukan “dualistic strategy” pengentasan krisis di Indonesia, yaitu strategi pertumbuhan untuk golongan miskin dan strategi pemerataan untuk golongan kaya. Strategi ini akan menjadi efektif bila dIlandaskan atas ideologi dan prinsip gerakan yang tepat. Oleh sebab itu Landasan ini akan menjadi acuan penting dimanapun ada sebuah bangsa yang menghendaki kemandirian dalam segala bidang terlebih kemandirian ekonomi dan politik

Pertama, Nasionalistik (kebangsaan), mengingat bangsa ini terdiri dari berbagai suku, adat, budaya dan agama. Maka prinsip kebangsaan sangat tepat untuk mewadahi pluralitas yang terbentuk sejak zaman awal sejarah Nusantara. Selain itu prinsip kebangsaan itu juga sangat penting untuk membentengi bangsa ini dari intervensi dan penjajahan bangsa lain, baik penjajahan secara politik, militer maupun kolonialisme-imperialisme pengetahuan dan kebudayaan. Dengan adanya komitmen kebangsaan itu kedaulatan rakyat, kedaulatan Negara serta martabat bangsa bisa dipertahankan dan dijunjung tinggi. Kedua, Kerakyatan, kebangsaan yang terbentuk secara budaya itu dengan sendirinya dibentuk secara bersama oleh keseluruhan warga bangsa (rakyat), maka nasionalisme berwatak antropologis, bukan politis, karena itu seluruh gerak bangsa ini baik yang bersifat politik, ekonomi, kultural harus diorientasikan pada kepentingan rakyat, karena memang tumbuh dari rakyat. Maka nasionalisme borjuis sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa karena cenderung pragmatis dan berwatak kolaburator terhadap kekuatan kolonial. Sementara nasionalisme populis menolak segala bentuk kolaborasi dengan kekuatan imperialis karena itu akan merusak keutuhan serta martabat bangsa. Ketiga, Pluralis, terbentuknya kekuatan nasionalis baik secara politik maupun kebudayaan sering berbenturan dengan realitas lokal yang plural. Maka nasionalisme tidak boleh dibiarkan melebur corak-corak lokal, tetapi harus terus menjaga keanekaragaman budaya baik yang diekspresikan oleh etnis, agama atau tradisi yang lain. Di sini kebangsaan harus aktif menjaga pluralitas dan bertindak tegas terhadap setiap pengancam pluralitas bangsa baik yang dibawa oleh globalisme maupun oleh agama-agama universal.

Setiap gerakan di samping punya ideologi, harus juga menegakkan prinsip-prinsip agar gerakan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kayakinan.

Prinsip Ukhuwah (Moralitas Agama)

Sebuah gerakan mengandaikan sebuah kolektivitas, karena itu perlu diikat dengan ukhuwah atau solidaritas yang kuat (al urwatul wutsqo) sebagai perekat gerakan tersebut.

(a) Ukhuwah Islamiyyah. Ukhuwah Islamiyah bersepektrum lebih luas yang melintasi aliran dan madzhab dalam Islam. Oleh sebab itu ukhuwah ini harus dilandasi dengan kejujuran, cinta kasih, dan rasa saling percaya. Tanpa landasan tersebut Ukhuwah Islamiyah sering dimanipulasi oleh kelompok tertentu untuk mendominasi yang lain, sehingga menjadi ukhuwah kusir kuda, yang satu menjadi tuan besar yang lain diperlakukan sebagai kuda tunggangan.Ukhuwah Islamiyah semacam itu harus ditolak, harus mengembangkan Ukhuwah Islamiyah yang jujur dan amanah serta adil. Dan, itupun dijalankan untuk kesejahteraan umat Islam serta tidak diarahkan untuk mengganggu ketentraman agama atau pihak yang lain. Dengan Ukhuwah Islamiyah yang jujur dan adil itu umat Islam seluruh Indonesia di seluruh dunia bisa saling mengembangkan, menghormati, melindungi, serta membela dari gangguan kelompok lain yang membahayakan eksistensi iman budaya dan masyarakat Islam secara keseluruhan.

(b) Ukhuwah Wathaniyah. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivitas, yang berdasar rasa persatuan dan kebangsaan, Rakyat Indonesia berkewajiban untuk mengembangkan dan menjaga Ukhuwah Wathoniyah (solidaritas nasional). Dalam kenyataannya bangsa ini tidak hanya multi ras, multi agama dan multi budaya tetapi juga multi ideologi. Kolektivisme (communitarianism): masyarakat (society) dengan paham kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood), berikut kepentingan bersama (mutual interest) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Anggota-anggota masyarakat berada di bawah lindungan masyarakat sebagai makhluk-makhluk social (homo-socius) terangkum oleh suatu consensus social dan tunduk pada kaidah-kaidah social. Indonesia menolak individualisme. Dengan ruh kebersamaan itu Indonsia menegaskan kemerdekaannya berdasar kebangsaan dan kerakyatan berkat munculnya “rasa bersama”

(c) Ukhuwah Basyariyah

Kita harus menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan universal, menolak eksploitasi dan penjajahan satu bangsa dengan bangsa lain karena hal itu mengingkari martabat kemanusiaan. Mengingat kenyataan ini maka penciptaan tata dunia yang adil tanpa penindasan dan penghisapan merupakan keniscayaan. Menggunakan isu kemanusiaan sebagai sarana kolonialis merupakan tindakan moral yang harus dicegah agar tidak meruntuhkan martabat kemanusiaan. Ukhuwah Basyariyah memandang manusia sebagai manusia tidak tersekat oleh sekat agama, ras atau ideologi semuanya ada dalam satu persaudaraan universal. Persaudaran ini tidak bersifat pasif tetapi selalu aktif membuat inisiatif dan menciptakan terobosan baru dengan berusaha menciptakan tata dunia baru yang jauh dari penjajahan, yang lebih relevan bagi kondisi manusia kontemporer.

Prinsip Amanah dan Pengabdian

Dalam kehidupan yang serba materialistis sikap amanah mendapat tantangan besar. Namun demikian perlu terus dipertahankan. Sikap amanah (saling percaya) ditumbuhkan dengan membangun kejujuran baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Sikap tidak jujur akan menodai prinsip amanah, karena itu pelakunya harus dikenai sangsi organisasi secara tegas. Amanah sebagai roh gerakan harus terus dipertahankan dibiasakan dan ditradisikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sehingga berjuang untuk masyarakat dan bangsa haruslah berangkat dari semangat pengabdian baik mengabdi umat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Dengan demikian mengabdi bukan untuk mencari pengahasilan mencari pengaruh atau mencari jabatan. Tetapi memiliki tugas berat dan mulia.

Prinsip Asketik

Sikap amanah dan pengabdian muncul bila seseorang memiliki jiwa asketik (bersikap zuhud). Karena pada dasarnya sikap materialistik (hubbud dunya) akan menggerogoti sikap amanah dan akan merapuhkan semangat pengabdian karena dipenuhi pamrih duniawi maka sikap zuhud suatu keharusan bagi aktivis pergerakan. Sikap ini bukan anti duniawi anti kemajuan tetapi menempuh hidup sederhana, tahu batas, tahu kepantasan sebagaimana diajarkan oleh para salafus sholihin. Dengan sikap asketik itu integrasi kader pergerakan akan terjaga, sehingga kekuatan moral yang dimiliki bisa digunakan untuk menata bangsa ini.

Prinsip Non Kolaborasi

Prinsip ini perlu ditegaskan kembali mengingat dewasa ini banyak lembaga yang disponsori kaum kapitalis-imperialis asing yang menawarkan berbagai jasa dan dana yang tujuannya bukan untuk memandirikan, melainkan untuk menciptakan ketergantungan dan pengaburan terhadap khittah prinsip-prinsip gerakan, melalui intervensi dan pemaksaan ide dan agenda mereka.

Agen-agen pembangunan ini dalam upaya memperoleh dana pembangunan selalu menyesuaikan dengan tema-tema pembangunan yang ditawarkan oleh donor-donor internasional. Aspirasi pembangunan tidak datang dari rakyat tetapi selalu dari donor yang kemudian diperebutkan oleh para broker pembangunan yang kemudian diimplementasikan ke dalam masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat tidak memperoleh ruhnya dari rakyat tetapi merupakan desain atas kepentingan donor. Maka tidak mengherankan kalau berbagai upaya pemberdayaan masyarakat hingga saat ini cenderung kurang berhasil karena pemberdayaan masyarakat tersebut bukan merupakan gerakan sosial yang memiliki basis ideologis tetapi lebih merupakan proyek untuk kepentingan pragmatis.

Para kritisi pembangunan saat ini cenderung menuduh bahwa rezim neo-liberal adalah rezim yang paling bertanggungjawab atas kegagalan pembangunan tersebut. Logikanya ada dalam tesis Noreena Hertz (2001) “The Silent Takeover: Global Capitalism and The Death of Democrazy.” Saat ini keberadaan state atau government (seperti politisi, partai, elit, militer, pendidik) cenderung hanya sebagai instrumen yang memfasilitasi ekspansi pasar bebas. Rezim neo-liberal (seperti pemerintah USA, EROPA, ADB, IMF dan World Bank ) telah melumpuhkan kemampuan negara dalam hal kontrol atas sumber daya dalam hal ini dicurigai sebagai penyebab kematian demokrasi.

Karena itu untuk menjaga kemandirian, maka setiap gerakan yang dibangun harus menolak untuk berkolaborasi dengan kekuatan kapitalis-imperialis baik secara akademik, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya gerakan berkewajiban membangun paradigma keilmuan sendiri, sistem politik dan sistem ekonomi sendiri yang berakar pada budaya sejarah bangsa Nusantara sendiri.

Self Activity, Self Help

Kehidupan berbangsa dan bernegara menyangkut sangat banyak aspek, karena praktis menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi memegang peran penting dalam membawa keseluruhan bangsa pada kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Kehidupan ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan lainnya yang non materi sifatnya. Keduanya atau bahkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saling berkaitan secara interdependen. Salah satu faktor yang dapat merusak kehidupan ekonomi suatu bangsa scara dahsyat ialah pengaruh interaksinya dengan bangsa-bangsa lain, atau kekuatan-kekuatan yang ada di luar wilayah Indonesia (eksternal).

Perlu kita cermati pidato Presiden Soekarno tahun 1954 (pidato 17 Agustus) dibawah ini:

“kecuali di lapangan makanan rakyat kita pun bercita-cita mendirikan indusri nasional yang dapat menghasilkan kebutuhan rakyat sehari-hari, supaya kehidupan kita tidak selalu terombang-ambing oleh gelombang pertentangan politik internasional”

……Industrialisasi memerlukan empat hal : modal, bahan mentah, tenaga-tenaga kerja, tenaga-tenaga ahli dan semangat perintis atau semangat pionir.

…..Kekayarayaan Indonesia yang masih terpendam harus digali dengan bekerja keras. Kekayaan yang tidak diusahakan akan tidak berarti bagi siapa pun.

…Usaha sendiri, jangan mengemis, itu semboyan tepat bagi bangsa yang telah merdeka

….Berjuta-juta modal asing mungkin mau bekerja sama atau berusaha di Indonesia, beratus-ratus tenaga ahli luar negeri mungkin mau mencurahkan tenaganya disini bersama kita. Tetapi tidak mungkin unsure-unsur luar negeri itu membuat vtanah air ini makmur dan sejahtera (gemah ripah loh jinawi), dimana bangsa Indonesia sendiri hanya menjadi penonton dan penikmat saja dari hasil-hasil yang digali oleh modal orang lain itu.

…Kemerdekaan baru kemerdekaan sejati jikalau dengan kemerdekaan itu kita dapat meningkatkan kepribadian kita sendiri. Unsur-unsur luar kita anggap sebagai pemegang fungsi pembantu belaka, pendorong, stimulant, bagi kegiatan kita sendiri, akhirnya yang menentukan ialah manusia Indonesia, keringat Indonesia sendiri…”

Mandiri adalah suatu kunci mahal yang harus diperoleh oleh sebuah bangsa yang merdeka. Kemandirian adalah harga mati. Sementara ketergantungan merupakan awal mula terjadi proses pengkhianatan, Para pejuang telah berjuang berdarah-darah untuk menegakkan bangsa ini, sehingga sudah menjadi sebuah keharusan bagi anak-anak bangsa untuk menjaga dan mempertahankan darah-darah para pejuang. Perjuangan mereka jangan sampai kita sia-siakan.

Republik Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Namun paham demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualisme konsepsi Rousseau, tetapi berdasar suatu semangat persatuan sebagai bangsa, yang awalnya adalah reaksi bersama terhadap imperialisme dan kapitalisme barat. Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi sosial, berdasar kebersamaan (kolektivitas), bukan Demokrasi liberal berdasar individualism.

Demokrasi mengandung makna esensial, yaitu partisipasi dan emansipasi. Tidak akan terjadi partisipasi rakyat yang genuine tanpa disertai emansipasi. Demokrasi politik tidak cukup mewakili rakyat yang berdaulat. Demokrasi politik harus dilengkapi dengan Demokrasi ekonomi. Tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuasaan ekonomi yang bisa “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik. Dalam sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi tidak menghendaki adanya “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula di dalam sistem politik berdasar demokrasi politik maka tidak dikehendaki adanya “otokrasi politik”. Tuntutan pelaksanaan demokrasi di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan persamaan kedudukan, kesempatan dan kemungkinan demi tata kehidupan yang adil dan beradab merupakan substansi demokrasi pancasila, hal ini sangat berlainan dengan demokrasi liberal, yang lebih menekankan pada pelaksanaan demokrasi yang hanya beranah pada bidang poltik, sehingga terjadi perbedaan dan pertentangan kepentingan yang semakin membesar dan tajam. Demokrasi pancasila bertujuan untuk membangun moralitas khas Indonesia yang bersemangat gotong royong dengan cita-cita keadilan social dan menolak moralitas impor atau moralitas liberalisme yang mengandung semangat ketamakan (egoisme), tidak berkepedulian sosaial dan memecah masyarakat menjadi bermusuhan. Moralitas Indonesia adalah moralitas pancasila.

Interpretasi tentang makna demokrasi ekonomi, betapapun penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia telah dihilangkan dalam UUD 2002, namun Pengertian demokrasi ekonomi secara historis, tidak bisa tidak, harus tetap diacukan kepada penjelasan pasal 33 UUD 1945, yaitu sbb:

“tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua,untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakatnya. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.:

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang

Bumi dan Air dan kekeyaann alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat…”

Dalam kaitan dengan butir-butir yang dicakup oleh pengertian demokrasi ekonomi di atas, maka usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, dan tanggungjawab bersama. Dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi, sistem ekonomi subordinasi dalam bentuk hubungan ekonomi “tuan-hamba”, “Majukan-Buruh’ harus ditinggalkan. Butir-butir

Sehingga bisa dipahami bahwa selama prinsip partisipasi dan emansipasi yang terdapat dalam demokrasi ekonomi ditegakkan dengan baik, maka dualistic strategy” pengentasan krisis di Indonesia, yaitu strategi pertumbuhan untuk golongan miskin dan strategi pemerataan untuk golongan kaya dapat terpenuhi. Bangsa Indonesia tetap diharapkan mewaspadai politik senjata dan adu domba yang dilakukan pihak kekuatan luar, kalau tak ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia tercabik-cabik. Kalau dulu mereka mengadu domba kerajaan dengan kerajaan, putra mahkota dengan putra mahkota, maka kini mereka menggunakan masalah yang cocok dengan zamannya seperti demokrasi, terorisme, korupsi atau kebebasan pers. Namun bagi bangsa Indonesia, masalah adu domba yang paling gawat dewasa ini adalah melalui produk Undang-undang. Untuk itu bangsa Indonesia harus menimba pengalaman dari masa lalunya, dengan berpegang teguh pada pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. HASBUNALLAH WANI’MAL WAKIL


2 Balasan ke DARI GERAKAN MENUJU KEMANDIRIAN

  1. Jalan Ketenangan mengatakan:

    iya ni iz, lama tak sua kita, btw mo mbangun misi apa nih

  2. berkunjung…boleh bertukar link?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: