Mempertanyakan kebijakan publik

Kurang lebih enam puluh tahun sudah republik ini bebas dari penindasan dan cengkeraman tangan-tangan penjajah. Setelah kita melewati masa-masa itu, setidaknya banyak peluang bagi kita untuk memikirkan dan melakukan perbaikan serta pembenahan dari setiap kekurangan dan kelemahan di segala sektor yang (mungkin) banyak menjadi masalah cukup krusial bagi republik ini (Indonesia).

Indonesia termasuk kategori negara yang mempunyai lautan dan daratan luas, disamping sumber daya alam yang melimpah. “…orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman”, demikian sepenggal lirik lagu Koes Plus. Namun sayang, pada kenyataannya tidak sepeti apa yang kita bayangkan. Potret kemiskinan: anak putus sekolah, pengangguran, kebodohan, penindasan dan penyakit (baca: busung lapar) serta “pesta” KKN, adalah gambaran buram sekaligus problem akut yang tak kunjung usai yang terus mendera bangsa yang kita cintai ini. Sehingga, kalau kita gambarkan bahwa negara ini ibarat sebuah rumah tua yang mengalami kerusakan fatal atau seperti benang yang kusut dan sangat ruwet.

Fenomena semacam itu menjadi problem yang sangat berat dan perlu ditangani secara intensif, serta butuh keseriusan dan partisipasi semua pihak, terutama dari pemerintah. Pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini (kemiskinan, anak putus sekolah, dan masalah sejenisnya) sebagai sebuah “takdir” atau memang dikarenakan belum adanya kebijakan (pemerintah) yang benar-benar berpihak terhadap kaum lemah (?).

Berbicara mengenai kebijakan publik maka akan berkaitan erat dengan sistem Demokrasi, dimana Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang bentuk kepemerintahannya menganut sistem ini. Demokrasi meniscayakan keterbukaan peluang bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali kalangan akar rumput (masyarakat bawah) ikut berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin sesuai dengan hati nurani dan bisa menyuarakan aspirasi yang betul-betul sejalan dengan harapan atau keinginan mereka. Demokrasi juga memberi ruang “kebebasan” kepada wrga untuk mengkritik atau meng-gedor, dan bila perlu menurunkan (secara langsung atau tidak langsung) mereka yang terpilih, jika berseberangan dan berbenturan dengan aspirasi publik, atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengusik ketenangan dan ketentraman bangsa. Posisi pemerintah dalam sistem ini pada dasarnya sebagai badan yang mengurus (baca: pelayan rakyat) dan memberikan kesejahteraan, bukan malah menyengsarakan rakyat. Dan seandainya (pemerintah) melenceng, maka dimungkinkan akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk diminta pertanggungjawabannya. Karena Demokarasi, sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah (Civic Education, 2003). Hakikat dari sistem ini (Demokrasi), rakyatlah yang menjadi parameter kebijakan, bukan didasarkan pada kaum bangsawan atau orang-orang berdasi yang notabene punya uang banyak (kelas pemodal).

Ironisnya, ketika pesta Demokrasi (pilpres, pilkada, juga pilkades)dilaksanakan, tidak sedikit yang ikut dalam pencalonan (awas! Bukan pencaloan) justru melakukan hal-hal yang dapat mencederai Demokrasi itu sendiri. Atau kadang sewaktu berkampanye selalu memberikan harapan serta janji-janji manis. Tidak sedikit yang menyuarakan janji-janji kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, perbaikan jalan atau gedung sekolah dan menaikkan BBB/TDL (Tariff Dasar Listrik). Tampaknya kalimat sakti inilah yang sering mereka gemborkan ke publik, baik secara langsung, atau melalui media. Namun, ketika mereka menduduki jabatan, janji-janji itu selalu dilupakan. Dan ironisnya, mereka juga pura-pura tidak mendengar jeritan dan tangisan rakyat miskin, anak jalanan dan orang tua jompo (baca: kaum marjinal). Belum lagi kebijakan-kebijakan yang banyak memunculkan dugaan. Dalih untuk kepentingan umum kini sulit dipercaya. Sebagian pihak menilai kebijakan tak lain adalah kemenangan kelompok tertentu. Disebut kemenangan karena kebijakan itu melahirkan dualisme kepentingan yang saling bertolak belakang; menyatakan untuk ketertiban tetapi yang terjadi adalah penggusuran, menyuarakan penertiban tetapi yang terjadi adalah penyingkiran. Rakyat pada kondisi seperti ini dibuat tak berdaya dan seakan-akan hidup di negara orang lain sebab hak-hak mereka sebagai warga negara sampai hari ini belum terpenuhi. Coba bayangkan, ketika rakyat mengalami kesulitan pekerjaan dan kebingungan biaya hidup yang tinggi, begitu mudahnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan harga BBM. Dan untuk meredam keberingasan masa atau menenangkan seluruh rakyat, pemerintah mencoba menutup-nutupinya dengan menyalurkan dana kompensasi BBM secara tunai kepada mereka yang tergolong kurang mampu.

Dampak dari kebijakan kenaikkan BBM bukan hanya merembet pada kenaikan sembilan bahan pokok tetapi berimbas pada yang lainnya. Lalu kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut? Mungkin karena mereka lebih memprioritaskan kepentingan pasar (baca: globalisasi ekonomi) daripada mendengarkan jeritan, tangisan dan rintihan rakyat yang sampai hari ini masih banyak hidup di kolong jembatan, tempat-tempat kumuh, pinggir-pinggir jalan dan tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat lemah dikarenakan hal tersebut hanya menjadi pembicaraan di tingkat elit politik saja, tanpa mendengarkan ataupun melihat realitas (kemiskinan) yang dialami masyarakat. Sehingga hal ini mengingatkan kita akan kritik yang pernah dimunculkan oleh Jordan (1998) dan Jenkins Smith (1990) bahwa “kebijakan publik itu seperti iron cage atau iron triangle, yang berarti kebijakan publik bersifat elitis dan eksklusif. Hal ini sama halnya dengan membunuh Demokrasi. Sebab masyarakat tanpa terlibat langsung dengan pembicaraan tentang diri mereka sendiri. Dan adanya wakil rakyat yang mereka harapkan bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Terbukti, ketika kebijakan itu dimunculkan mereka diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dalam kebijakan publik itu tidak sesuai dengan keadaan rakyat atau aspirasi masyarakat, maka ungkapan “…dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat…” sebagai makna demokrasi itu sendiri hayalah sebagai ilusi belaka. Dan seakan menjadikan masyarakat terbagi pada kelas penindas dan tertindas. Kalau demikian seperti pepatah kuno Homo homoni lupus, manusia serigala bagi manusia lain (baca: pemerintah menindas rakyat). Dengan demikian, negara hanya menuruti keinginan segelintir elite atau para pemodal saja.

Karl Marx pernah memunculkan sebuah teori Negara Kelas, sebagai sebuah kritik terhadap negara. Dalam salah satu pokok teori ini bahwa Negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas (-kelas) yang menguasai bidang ekonomi. Dalam kaitan ini negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan dijadikan alat oleh kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka. Negara dalam pembacaan teori ini tidak bertindak demi kepentingan umum, melainkan demi kepentingan kelas-kelas atas (baca: elite politik/pemodal)

Nampaknya kalau kita kaitkan dan kontekstualisasikan dengan negara (baca: pemerintah) kita hari ini, teori Marx layak untuk diapresiasi dan sebagai sebuah “senjata” analisis (sosial-politik) atau sebagai dasar yang layak untuk mempertanyakan tentang kebijakan yang selalu mereka gembar-gemborkan (secara langsung atau media massa) untuk kepentingan seluruh rakyat. Lalu benarkah kebijakan itu untuk publik, untuk seluruh rakyat, kemaslahatan warga? Karena sampai hari ini kebijakan itu masih mengundang reaksi negatif dan menjadi pertanyaan besar. Sebab realitas kemiskinan dan problem kemanusiaan di negara ini sampai hari ini belum juga usai. Kebijakan publik pada dasarnya bukan untuk publik, akan tetapi lebih berpihak pada kelas-kelas atas, kelas pemodal (kapitalisme) atau untuk memperkaya diri sendiri.

Maka dari itu kita harus menyusun strategi-strategi ke depan. Setidaknya ada empat langkah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kembali kondisi bangsa yang kian carut-marut ini. Pertama, kita harus lebih hati-hati dalam memilih pemimpin, jangan mudah terbujuk dengan rayuan-rayuan mereka, karena pada dasarnya rayuan itu (kadang) hanya untuk membohongi kita dan pada akhirnya kita seperti sekarang ini, terkungkung dalam penjara kemiskinan. Pilihlah pemimpin yang benar-benar amanah terutama dalam kebijakan serta punya naluri kerakyatan.

Kedua, kita semua (terutama pengendali kebijakan) agar bias melihat kembali sejarah awal berdirinya bangsa kita, sebagaimana dikatakan Presiden Soekarno, “JASMERAH”, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dengan ini mereka yang duduk di kepemerintahan bias merasakan betapa sangat susahnya para pendiri bangsa ini melepaskan diri dari belenggu penjajah kuranglebih selama ratus lima puluh tahun. Masa yang penuh dengan kegigihan dan ceceran darah anak bangsa. Dengan demikian pihak pemerintah untuk memikirkan kembali dalam masalah kebijakan publik agar didasarkan pada seluruh rakyat. Karena seandainya salah satu dalam masalah kebijakan maka kita pada dasarnya dijajah oleh bangsa (pemerintah) kita sendiri. Ketiga, jadilah rakyat yang cerdas serta mempunyai sensifitas yang tinggi, yang tidak diam ketika ada ketimpangan. Keempat, jadilah pemerintah yangberpihak pada rakyat. “mereka yang berkuasa tapi menindas rakyatnya harus turun tahta sebelum dipaksa!!!” Agam Wyipsi dalam matinya “Seorang Petani”..

2 Balasan ke Mempertanyakan kebijakan publik

  1. masmpep mengatakan:

    kebijakan publik terhadap petani. lalu apa yang dapat dilakukan petani terhadap ‘pertanian’ itu sendiri. bila: tidak memilih pemimpin busuk, jasmerah, pemerintah prorakyat, dan menjadi rakyat cerdas, di mana ruang bagi petani untuk membuat kebijakan bagi dirinya sendiri.

    saya kira petani harus bangkit. bekerja. tak usah menuntut. independen lebih asik.

  2. muhamadmuiz mengatakan:

    Memang malang nasib para petani di negeri kita. di saat pemilu seperti sekarang ini, posisi mereka hanyalah dijadikan sebatas sebagai “komoditas” politik.
    maka dari itu, sudah saatnya mereka para petani untuk “memandang”. bukan lagi terbatas untuk dipandang. baik itu memandang “ke dalam” juga memandang “ke luar”.
    memandang “ke dalam” begitu diperlukan untuk perbaikan dan pemeliharaan eksistensi kerja mereka. juga untuk “proses” mereka. begitupun memandang “ke luar”. begitu diperlukan. bukan dalam artian “tak usah menuntut”. karena biar bagaimanapun, pihak-pihak dari luar mereka terutama para pemegang kewenangan, juga mempunyai andil yang cukup besar dalam kaitannya dengan kesejahteraan mereka.
    lesunya pertanian kita tidak pernah terlepas dari kebijakan pemerintah kepada petani, semenjak masa orde baru, yang hanya memandang sebelah mata di bidang pertanian dan lebih memprioritaskan di bidang industri (“Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia”, Bustanul Arifin: 2007).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: