Mengharap Sikap Tegas Dan Cerdas Pemerintah

Sejarah telah mencatat peranan negara yang sangat nyata dalam melayani struktur ideologi dominan. Dan kini, peranan tersebut kembali ditunjukkan kepada kita melalui proyek privatisasi kampus ( kapitalisasi) yang dikemas dengan istilah BHP. Dalam kasus ini jelas negara, melalui instrumentariumnya yaitu Parlemen ( DPR ) secara gradual melegitimasi perampasan hak secara legal dari pihak asing.

UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diakui didasari pada pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi adalah fakta ketidakmampuan pemerintah atau lebih tepatnya cuci tangan pemerintah terhadap dunia pendidikan dan upaya melepaskan tanggung jawabnya (pemerintah) untuk menyisihkan 20% dari APBN bagi dunia pendidikan sesuai amanat konstitusi. Dan diakui sendiri oleh Satrio Soemantri Brodjonegoro (Dirjen Depdiknas), sebagai kelanjutan dari dibentuknya Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Konsekuensi dari itu semua — secara kasar — adalah menyamakan persepsi kita dalam memandang ”pendidikan” dan ”pasar”. Pendidikan dibiarkan berjalan dengan intervensi pasar lewat peran pihak swasta yang semakin dominan peranannya dalam menentukan arah kebijakan kampus. Sungguh ironis. Ditengah gencarnya banyak kalangan yang mendesak pemerintah agar mau menasionalisasi beberapa BUMN yang sudah terlanjur dipindahtangankan ke pihak swasta, pemerintah justru menambah deretan panjang privtisasi aset bangsa ke pihak asing — baik itu lokal maupun asing. Pendidikan pun dikomersilisasikan.

Perumusan dan pengesahan UU BHP ini tidak lepas dari intervesi dunia barat (Amerika) melalui jeratan utang IMF. IMF mendesak negara berkembang untuk segera melepaskan atau memprivatisasi pengeloaan SDA serta pelayan publik seperti kesehatan, pendidikan dll. Pakar pendidikan, H.A.R. Tilaar (12/4/200 8) menuding terbentuknya UU ini tak lebih sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. Bank dunia dan International Monetary Fund dituding berada di balik rencana ini.

Dalam konteks dunia pendidikan, ini bermula dari pertemuan konsultatif antara pihak Bank Dunia dan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)—pada 1999. Dengan iming-imingan dana dari Bank Dunia, masing-masing PTN kemudian mengajukan proposal dan berujung pada disahkannya beberapa kampus di tanah air berstatus BHMN, yang kemudin menjadi cikal bakal dari BHP.

Sejatinya pendidikan adalah hak mutlak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dengan semakin kaburnya otoritas pemerintah sebagai penyokong arah dunia pendidikan di negeri ini, maka keinginan kita untuk mencapai itu semua — akses pendidikan yang menyeluruh — semakin mustahil dicapai.

Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan dunia pendidikan di negeri ini menjadi sesuatu yang utopis dan tidak mampu dijangkau seluruh lapisan elemen masyarakat, oleh karena beralihnya kewenangan pemerintah ke pihak swasta (asing?) dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan. Tidak lepas dari itu, apabila swasta —dalam hal ini asing (barat) — semakin menemukan tempatnya di dunia pendidikan, menjadi hal yang wajar jika pada gilirannya sekolah-sekolah atau universitas-universitas semakin disetir arah kemudinya.

Bagaimanapun dilematisnya posisi pemerintah dalam kasus ini — mengeksekusi apa yang sudah disepakati bersama sebagai paket “pinjaman” yang diberikan (dipaksakan) pihak asing atau memberikan kesejahtraan (berbagai akses) kepada seluruh elemen warganya, sudah seharusnya para pengambil kebijakan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mampu bersikap cerdas, tegas dan erani dalam mungupayakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: