Menyoal Mekanisme Liberalisasi (Dalam Pendidikan)

Oleh: Muhamad Muiz L*



Sejarah telah mencatat peranan negara yang sangat nyata dalam melayani struktur ideologi dominan. Dan kini, peranan tersebut kembali ditunjukkan kepada kita melalui proyek privatisasi kampus ( kapitalisasi) yang dikemas dengan istilah UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam kasus ini jelas negara, melalui instrumentariumnya yaitu Parlemen ( DPR ) secara gradual melegitimasi perampasan hak secara legal dari pihak asing.

Seperti yang sudah-sudah, pengesahan UU ini pun memunculkan kontroversi. Banyak kalangan dari berbagai latar belakang — baik yang pro maupun yang kontra —memunculkan komentarnya masing-masing. Para aktivis pendidikan, sosial dan politik, ormas-ormas, serta tak ketinggalan para mahasiswa pun geram dan mengecam pemerintah yang telah mengesahkannya (UU BHP).

UU BHP yang diakui didasari pada pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi adalah fakta ketidakmampuan pemerintah atau lebih tepatnya cuci tangan pemerintah terhadap dunia pendidikan dan upaya melepaskan tanggung jawabnya (pemerintah) untuk menyisihkan 20% dari APBN bagi dunia pendidikan sesuai amanat konstitusi. Dan diakui sendiri oleh Satrio Soemantri Brodjonegoro (Dirjen Depdiknas), sebagai kelanjutan dari dibentuknya Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Konsekuensi dari itu semua — secara kasar — adalah menyamakan persepsi kita dalam memandang ”pendidikan” dan ”pasar”. Pendidikan dibiarkan berjalan dengan intervensi pasar lewat peran pihak swasta yang semakin dominan peranannya dalam menentukan arah kebijakan kampus. Sungguh ironis. Ditengah gencarnya banyak kalangan yang mendesak pemerintah agar mau menasionalisasi beberapa BUMN yang sudah terlanjur dipindahtangankan ke pihak swasta, pemerintah justru menambah deretan panjang privtisasi aset bangsa ke pihak asing — baik itu lokal maupun asing. Pendidikan pun dikomersilisasikan.

Bahwasanya sudah banyak tulisan-tulisan dari banyak pakar dengan variasi latar belakang mereka masing-masing yang membahas mengenai masalah ini. Dan mayoritas dari itu semua mengkristal bahwasanya fenomena privatisasi lembaga pendidikan tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan ”Liberalisasi”. Tulisan ini mencoba melihat realitas privatisasi yang diakui merupakan agenda kaum liberal dengan menggunakan kaca mata ”Pembangunan”. Dari kaca mata ”Pembangunan”, akan mencoba dijelaskan bagaimana mekanisme agenda liberalisasi itu mampu berjalan subur.

Dari semua wacana tentang privatisasi yang terjadi di banyak negara dunia ketiga, peranan — bahkan kekuasaan — lembaga-lembaga keuangan internasional semacam: IMF, Bank Dunia dan juga ADB tidak boleh diabaikan. Melalui kebijakan-kebijakan yang dianutnya yaitu prinsip-prinsip Washington Consensus, seperti pengurangan subsisdi, liberalisasi pasar, privatisasi dan deregulasi, menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, air, dan listrik menjadi berkurang. — Sebagai catatan — sebenarnya, wacana untuk memprivatisasi berbagai pelayanan publik yang dikampanyekan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut, barulah ramai di awal-awal tahun 1990-an.

Kaum liberal beranggapan bahwa BUMN menderita karena masalah-masalah ketidakefisienan, dan kesalahan manajemen kronis akibat kejanggalan dalam kepemilikan, manajeman, insentif, dan struktur pasar. Para manajemen di lingkungan BUMN tidak memiliki loyalitas-totalitas dari kinerja mereka sebagaimana pada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga swasta oleh karena di lingkungan BUMN para pekerjanya hanya berstatus ”sewaan” dan tidak adanya pengontrolan dari para pemegang saham.

Secara definitif, privatisasi dapat diartikan sebagai ”bentuk pengalihan sebagian atau seluruh aset/pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumber daya ke pihak swasta” (Gleick et al, 2002). Bentuk privatisasi bisa bermacam-macam, dari yang hanya sebagian yang dialihkan ke swasta sampai, sampai pada bentuk dimana peran, tanggung jawab, bahkan kepemilikan pemerintah dialihkan semuanya ke pihak swasta. Juga bisa disebut privatisasi apabila kepemilikan masih di pihak pemerintah dan swasta hanya sebatas mengelola saja.

Oleh karena mengenai privatisasi pelayanan publik — yang kebanyakan menyangkut pelayanan kebutuhan dasar — menimbulkan banyak perdebatan dan pertentangan dimana-mana, banyak pihak seperti Bank Dunia menghaluskan istilah untuk menyebut pengalihan yang kepemilikannya masih di tangan negara. Istilah yang dipopulerkan adalah Private Sector Participation (PSP—Partisipasi Sektor Swasta) atau Public Private Partnership (PPP—Kemitraan Publik dan Swasta). Maka model yang dipromosikan saat ni adalah PSP dan PPP.

Aktualisasi peran dan kekuasaan lembaga keuangan internasional ini terwujud melalui kebijakan-kebijakan dan persyaratan-persyaratan yang menyertai pinjaman yang mereka berikan. Melalui program PSP dan PPP, serta dengan alasan untuk mengurangi kemiskinan dan agar dapat mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, Bank Dunia dengan giat mendorong pemerintah negara-negara berkembang untuk mengecilkan peran negara dalam hal pelayanan publik dan mengalihkannya ke pihak swasta.

Sebagaimana sudah kita ketahui, krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 sangatlah nyata berdampak pada kondisi makroekonomi Indonesia. Stok utang luar negeri pemerintah bertambah akibat fluktuasi nilai mata uang. Disinilah hebatnya IMF. Mereka memanfaatkan keterpurukan ekonomi Indonesia dengan sangat baik guna melancarkan agenda-agenda neoliberalisme yang berprinsip pada Washington Consensus — setelah revisi terkenal dengan istilah Post-Washington Consensus. Konsensus ini sendiri dirumuskan oleh perwakilan-perwakilan dari beberapa negara maju, perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga keuangan internasional dan para anggota dewan parlemen Amerika Serikat.

Entah dengan pertimbangan macam apa — diantaranya kondisi keuangan Indonesia yang sedang ambruk dan membutuhkan dana segar — Pemerintah Indonesia pun tergiur dengan tawaran pinjaman untuk pembangunan dari IMF dan bersedia melaksanakan program IMF serta melaksanakan kerangka kerja dan kebijakan makro ekonomi yang tertuang dalam Memorandum of Economics and Financial Policies dalam perjanjian Letter of Intent (LoI) yang untuk pertama kalinya ditanda tangani oleh pemerintah kita dengan IMF pada 31 Oktober 1997. Berdasarkan LoI itu pemerintah diharuskan untuk melakukan agenda reformasi kebijakan dan institusional berdasarkan manajemen makro ekonomi, restrukturisasi finansial dan corporate sectore, proteksi terhahadap kaum miskin, serta reformasi institusi-institusi ekonomi.

Maka menjadi sesuatu yang wajar menanggapi komentar pakar pendidikan, H.A.R. Tilaar (12/4/200 8) yang menuding terbentuknya UU ini tak lebih sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. Bank dunia dan International Monetary Fund dituding berada di balik rencana ini.

Sebenarnya, bukan hanya lembaga keuangan internasional sajalah yang patut mendapat sorotan mengenai peranannya dalam meliberalisasikan sektor-sektor publik di seluruh dunia. Selain lembaga keuangan internasional, pihak lainnya adalah pertama, peranan negara-negara maju (kapitalis) sebagai aktor utama dan pemegang modal terbesar dan otomatis memiliki pengaruh kuat dalam merumuskan kebijakan tatanan dunia.

Kedua, korporasi multinasional (MNC/TNC). Pihak ini, secara langsung ataupun tidak memiliki peran penting dalam globalisasi, termasuk di dalamnya liberalisasi pendidikan tinggi (PT). Berbagai MNC/TNC akan memanfaatkan pendidikan tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja (SDM) yang murah dan pro-kapitalis. Di sisi lain, PT akan memanfaatkan MNC/TNC sebagai tempat magang dan sumber dana. Ketiga, Pemerintah Negara Dunia Ketiga. Masuknya kekuatan perusahaan multinasional dan imperialisme negara kapitalis dalam proyek globalisasi tidak akan berhasil tanpa ada penerimaan dan dukungan dari pemerintah negara dunia ketiga, dengan sukarela ataupun terpaksa.

Dalam konteks dunia pendidikan, ini bermula dari pertemuan konsultatif antara pihak Bank Dunia dan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada 1999. Dengan iming-imingan dana dari Bank Dunia, masing-masing PTN kemudian mengajukan proposal dan berujung pada disahkannya beberapa kampus di tanah air berstatus BHMN, yang kemudin menjadi cikal bakal dari BHP.

Sejatinya pendidikan adalah hak mutlak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dengan semakin kaburnya otoritas pemerintah sebagai penyokong arah dunia pendidikan di negeri ini, maka keinginan kita untuk mencapai itu semua — akses pendidikan yang menyeluruh — semakin mustahil dicapai.

Apakah benar pemerintah atau perusahaan publik tidak mampu dan tidak efisien? Kalaupun iya, apakah kemudian solusinya sesederhana itu dengan diserahkan ke pihak swasta? Karena dalam kenyataannya, pengelolaan SDA oleh swasta juga mnimbulkan beberapa persoalan sendiri. Logika mekanisme yang diterapkan oleh pihak swasta adalah menganut sistem full-cost recovery, mengusahakan sekuat mungkin uang atau biaya yang sudah mereka keluarkan dapat kembali dan dapat menghasilkan keuntungan bahkan menginginkan kelipatannya (keuntungan), tanpa terlalu ambil pusing bagaimana kemampuan masyarakat, terutama mereka yang miskin.

Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan dunia pendidikan di negeri ini menjadi sesuatu yang utopis dan tidak mampu dijangkau seluruh lapisan elemen masyarakat, oleh karena beralihnya kewenangan pemerintah ke pihak swasta (asing?) dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan. Tidak lepas dari itu, apabila swasta —dalam hal ini asing (barat) — semakin menemukan tempatnya di dunia pendidikan, menjadi hal yang wajar jika pada gilirannya sekolah-sekolah atau universitas-universitas semakin disetir arah kemudinya.

Dari seluruh aparan di atas, kita bisa meihat betapa pemerintah Indonesia sendiri berada dalam posisi yang begitu dilematis: mengeksekusi apa yang sudah disepakati bersama sebagai paket “pinjaman” yang diberikan (dipaksakan) pihak asing—karena biar bagaimanapun itu adalah janji lega yang harus dipenuhi—atau memberikan kesejahtraan (berbagai akses terutama di bidang pendidikan) kepada seluruh elemen warganya. Dan sudah sewajarnya para mahasiswa dan aktivis lainnya tidak terseret arus dengan hanya mempertimbangkan aspek praksisnya saja.

Menggugat diprivatisasikannya (baca: liberalisasi) dunia pendidikan, tidak pernah akan selesai jika semua itu hanya sebatas pada tataran tuntutan untuk merombak UU yang telah nyata sudah disahkan. Oleh karena semua disebabkan oleh sebuah sistem yang berlaku, maka relevansinya adalah menggugat sistem tatanan dunia (liberalisme) yang sudah mengglobal, merefleksikannya dan kemudian mencari pelajaran sebagai persiapan menyusun strategi ke depan.

Bagaimanapun dilematisnya posisi pemerintah dalam kasus ini, sudah seharusnya para pengambil kebijakan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mampu bersikap cerdas, tegas dan berani dalam mungupayakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ttd. Aku



(Beragama)

Mahasiswa Tegal Kreatif dan Menggairahkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: